KOLONIALISME BARAT
Menurut sejarah, jatuhnya bangsa Indonesia ke tangan kolonialisme
Barat dimulai sejak bangsa bangsa Barat menundukkan kerajaan-kerajaan di
Nusantara. Kerajaan yang ada di Nusantara secara perlahan dikuasai oleh
Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris. Ada beberapa faktor pendorong bagi
bangsa Barat untuk datang dan menguasai
Bangsa Indonesia, di antaranya karena kekayaan alam Indonesia,
terutama rempah-rempah. Sejak ratusan tahun yang lalu, rempah-rempah Nusantara
merupakan barang yang berharga di Eropa. Oleh karena itu, bagi bangsa Barat
yang mampu mendatangkan rempah-rempah dari Nusantara dan memperdagangkannya di
Barat dapat mendatangkan keuntungan yang besar bagi bangsa tersebut.
Bangsa Portugis merupakan bangsa Barat pertama yang menguasai kerajaan
di Nusantara, yaitu sejak merebut Malaka pada 1511. Kekuasaannya berakhir
setelah Belanda merebut Malaka pada 1640.
Adapun banga Spanyol tidak
sempat banyak menguasai bangsa Indonesia, karena kalah bersaing dengan bangsa
Portugis dan hanya memusatkan daerah kolonialnya di Filipina. Sementara bangsa
Belanda merupakan bangsa yang paling lama melakukan penjajahan di Nusantara.
Belanda sebagai bangsa yang paling lama menguasai bangsa Indonesia sudah
melakukan banyak kebijakan-kebijakan yang sangat nerugikan rakyat Indonesia.
Pada awalnya, tahun 1596 Belanda mulai datang ke Banten di bawah pimpinan
Cornelis de Houtman. Kedatangan yang pertama ini diikuti oleh kedatangan
rombongan Belanda yang selanjutnya menyebabkan persaingan perdagangan dan
penguasaan rempah-rempah di antara para pengusaha Belanda. Untuk mengatasi
persaingan dagang tersebut dan atas saran Johan Van Oldenbarnevelt, pada tahun
1602 didirikanlah kongsi dagang Belanda yang diberi nama Vereenigde
Oost-Indische Compagnie (VOC). Adapun
tujuan Belanda mendirikan VOC adalah:
1) menghindarkan persaingan antarpengusaha Belanda;
2) mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya;
3) agar mampu bersaing dengan kongsi dagang dari bangsa lain, seperti
Portugis dan Spanyol.
Untuk mencapai tujuan-tujuan VOC, maka pemerintah Belanda memberikan
beberapa
hak istimewa (Hak Octrooij), sebagai berikut:
1) monopoli kegiatan perdagangan;
2) membentuk kekuatan tentara sendiri untuk mempertahankan diri;
3) mengadakan perjanjian dengan raja-raja;
4) mendirikan benteng-benteng pertahanan;
5) mencetak dan mengedarkan uang sendiri;
6) menyatakan perang dan mengadakan perdamaian.
Dilihat dari tujuan pendiriannya, VOC bukan semata-mata badan
perdagangan yang mencari keuntungan, tetapi juga merupakan badan pemerintahan
yang dijadikan alat oleh Belanda sebagai alat untuk menjajah Nusantara. Gerakan
penjajahan Belanda melalui VOC yang didirikanya di antaranya dengan menetapkan
beberapa kebijakan yang sangat merugikan rakyat, seperti:
1) menarik upeti (verplichte leverantie) dari raja-raja yang telah
ditaklukkan oleh Belanda;
2) menarik pajak (contingenten) dari rakyat dalam bentuk hasil-hasil
bumi;
3) mengadakan pelayaran Hongi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh
armada Belanda dengan menggunakan perahu-perahu kecil untuk menangkap,
mengawasi para pedagang dan penduduk pribumi yang dianggap melanggar ketentuan
Belanda seperti menjual hasil pertanian kepada orang lain;
4) melakukan ektirpasi, yaitu menebas, membinasakan, dan menghancurkan
tanaman rempah rempah yang menjadi komoditas ekspor agar tidak mengalami
kelebihan produksi yang menyebabkan jatuhnya harga;
5) mengangkat seorang gubernur
jenderal untuk mengawasi dan melaksanakan jalannya pemerintahan di daerah yang
dikuasainya, seperti Jan Piterzoon Coen (1619-1629) yang dikenal sebagai
pendiri Kota Batavia dan kebijakan kolonialisasi untuk mendatangkan keluarga
orang Belanda ke Nusantara untuk kebutuhan tenaga kerja Belanda.
Penjajahan yang dilakukan oleh VOC sangat kejam yang mengakibatkan
rakyat Indonesia mendapat kerugian, menderita secara fisik, serta kekurangan
uang dan barang untuk keperluan hidupnya. VOC tidak segan-segan menangkap
rakyat yang dianggapnya memberontak, menjadikan budak belian, bahkan membunuh
rakyat yang tidak berdosa. Setelah berkuasa cukup lama di Nusantara, dalam perkembangan
selanjutnya VOC mengalami kemunduran. Hal itu disebabkan oleh berbagai faktor,
di antaranya:
1) merebaknya tindakan korupsi di kalangan para pegawai VOC;
2) adanya persaingan dagang yang ketat di antara sesama kongsi dagang
negara lain seperti Compagnie des Indies (CDI) dari Prancis, dan East Indian
Company (EIC) dari Inggris;
3) membengkaknya biaya perang yang dikeluarkan oleh VOC untuk
mengatasi pemberontakan pemberontakan yang dilakukan rakyat Indonesia di
daerah-daerah;
4) akibat kekuasaan VOC yang cukup luas menyebabkan kebutuhan gaji
pegawai semakin membengkak yang menyebabkan kebangkrutan.
Akibat dari kemunduran yang dialami VOC, akhirnya pada tahun 1795
dibentuklah panitia pembubaran VOC. Panitia ini membubarkan VOC pada tanggal 31
Desember 1799 dengan ketentuan semua utang dan kekayaannya diambil alih oleh
pemerintah Belanda.
Berakhirnya kekuasaan VOC di Indonesia pada 31 Desember 1799
menyebabkan kekuasaan Belanda semakin memudar. Di sisi lain pada saat yang
bersamaan kongsi dagang Inggris semakin mengalami perkembangan. Hal ini membuat
pemerintah Hindia Belanda semakin gencar untuk mempertahankan wilayah kekuasaan
Belanda di Indonesia. Belanda mengangkat Herman Willem Daendels untuk mengatur
pemerintahan di Indonesia sekaligus mempertahankan Pulau Jawa dari serangan
Inggris.
Untuk tugas-tugas ini, Daendels melakukan tindakan-tindakan sebagai
berikut: pemindahan pusat pemerintahan lebih kepedalaman, menambah jumlah prajurit,
membangun benteng-benteng pertahanan, membuat jalan dari Anyer ke Panarukan,
mengadakan Preanger Stelsel, dan rakyat dipaksa untuk kerja rodi.
Dalam perkembangan selanjutnya, semakin buruknya perekonomian Belanda
mengakibatkan gejolak tersendiri di kalangan mereka. Siasat yang dilancarkan
Belanda dalam rangka memperbaiki keuangan mereka serta menguasai Indonesia
akhirnya dirubah, semula menggunakan politik monopoli menjadi politik bebas.
Melalui rekomendasi Johannes Van de Bosch, seorang ahli keuangan Belanda
ditetapkanlah dan Sistem Tanam Paksa atau Cultur Stelesel tahun 1830.
Tujuan Sistem Tanam Paksa adalah untuk mendapatkan keuntungan yang
sebesar-besarnya. Tujuannya untuk mengisi kekosongan kas Belanda yang pada saat
itu terkuras habis akibat perang.
Terdapat beberapa peraturan yang ditetapkan Belanda dalam rangka
melaksanakanSistem Tanam Paksa:
1) rakyat harus menyediakan seperlima dari tanah miliknya untuk
tanaman ekspor, seperti kopi, tebu, teh dan tembakau, serta tanah tersebut
harus bebas pajak tanah;
2) waktu tanam dari setiap tanaman tersebut tidak boleh lebih dari
waktu pemeliharaan padi;
3) kerusakan tanaman akibat bencana alam ditanggung oleh pemerintah
Belanda;
4) hasil tanaman rakyat tersebut harus diserahkan kepada Belanda
dengan harga yang telah ditentukan oleh pemerintah Belanda;
5) bagi petani yang tidak memiliki tanah dipekerjakan pada perkebunan
atau pabrik milik pemerintah selama 66 hari.
Adanya Sistem Tanam Paksa sangat merugikan rakyat, karena selain
pelaksanaannya yang tidak sesuai aturan diperparah lagi oleh banyaknya
penyimpangan yang dilakukan para pengusaha pribumi. Mereka ingin menambah upah
pengawasan dengan cara menekan rakyat seperti penyediaan tanah tidak seperlima
lagi, tapi setengahnya; desa yang memiliki tanah subur semuanya digunakan untuk
tanam paksa; semua kerusakan dan kegagalan panen akan ditanggung oleh petani
dan rakyat.
Akibat dari kegiatan tanam paksa, rakyat Indonesia menderita
kemiskinan yang berkepanjangan, kelaparan dan kematian terjadi di mana-mana.
Sementara bagi Belanda merupakan ladang ekonomi yang banyak mendapatkan
keuntungan. Kas Belanda yang asalnya kosong dapat dipenuhi kembali, kemudian
secara berangsur-angsur utang Belanda dapat dilunasi dan menjadikan Belanda
sebagai negara yang tidak mengalami kesulitan keuangan.
Praktik tanam paksa menimbulkan reaksi dan sikap prihatin dari
beberapa kalangan di antaranya sebagai berikut.
1) Baron Van Hovel, seorang misionaris yang menyatakan bahwa tanam
paksa adalah suatu tindakan yang tidak manusiawi, karena menyebabkan rakyat sangat
menderita.
2) E.F.E Douwes Dekker, seorang pejabat Belanda yang merasa prihatin
terhadap penderitaan rakyat Indonesia, menulis buku berjudul Max Havelaar yang
isinya menceritakan tentang penderitaan rakyat Indonesia akibat Sistem Tanam
Paksa.
3) Golongan pengusaha atau kaum liberalis yang menghendaki kebebasan
dalam berusaha. Menyikapi kedatangan serta dominasi bangsa-bangsa Barat di
Indonesia, bangsa Indonesia melakukan reaksi dan perlawanan dalam bentuk yang
berbeda-beda. Reaksi dilakukan dengan cara menunjukkan rasa tidak suka,
menolak, atau tidak mau berhubungan dengan mereka, baik dalam bidang
perdagangan, kebudayaan, ataupun bidang-bidang lainnya.
Perlawanan yang dilakukan umumnya melalui peperangan dan gerakan
sosial. Peperangan dilakukan secara terorganisir, terutama oleh angkatan
bersenjata milik kerajaan di suatu daerah atau pasukan yang dimiliki oleh
kelompok bersenjata. Adapun melalui gerakan sosial, perlawanan dilakukan dengan
cara protes, perusakan milik penjajah atau penguasa yang bekerja sama dengan
penjajah, serta gerakan sosial berupa pemberontakan.
Perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap kedatangan
dan dominasi bangsa Barat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya sebagai
berikut.
1) Gerakan bangsa Barat yang cenderung menguasai dan menjajah sumber
daya alam serta sumber daya manusia yang ada di Indonesia.
2) Hasrat untuk hidup tenang sesuai dengan adat istiadat setempat dari
rakyat Indonesia, seperti halnya sebelum kedatangan bangsa-bangsa Barat.
3) Hasrat untuk menegakkan kedaulatan dan kemandirian serta tidak
ingin dicampuri oleh bangsa asing.
4) Kolonialisme dan imperialisme
sangat membelenggu masyarakat
Indonesia.
Bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh rakyat menunjukkan bahwa
rakyat Indonesia tidak menghendaki penjajahan. Hal tersebut telah merugikan
pemerintah kolonial di Indonesia. Namun, perlawanan tersebut belum mampu
mengusir Belanda dari wilayah Indonesia sampai negara tersebut mengalami
kekalahan dalam Perang Dunia II dan menyerah kepada Jepang pada 8 Maret 1942.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan rakyat Indonesia gagal mengusir
penjajah, di antaranya:
1) kurangnya persatuan di antara rakyat dan kerajaan-kerajaan di
Indonesia;
2) mentalitas sebagian orang Indonesia yang terpedaya oleh jabatan dan kekayaan yang
ditawarkan oleh penjajah;
3) kualitas SDM Indonesia cenderung kalah dengan SDM penjajah;
4) kuatnya rasa cinta kedaerahan rakyat Indonesia sehingga menjadi
peluang bagi penjajah untuk mengadu domba;
5) terdapatnya persaingan di antara kerajaan-kerajaan di Indonesia
untuk menjadi kerajaan yang paling maju;
6) sarana dan prasarana militer serta alat komunikasi antar daerah di
Indonesia yang sangat minim.
1. Perlawanan Terhadap Portugis
Perlawanan Bangsa Indonesia mengusir bangsa Barat dilakukan sejak
kedatangan bangsa Portugis di Indonesia yang mengalahkan Kerajaan Malaka tahun
1511. Perlawanan dilakukan oleh rakyat Aceh, Johor, dan rakyat dari
kerajaan-kerajaan lain terhadap kedudukan bangsa Portugis di Pelabuhan Malaka. Perlawanan
rakyat Maluku terhadap bangsa Portugis dipimpin oleh Sultan Hairun dan Sultan
Baabullah (1575). Rakyat Maluku tidak suka dengan kedatangan para pedagang Portugis
yang ingin menguasai sumber rempah-rempah dari Maluku. Melihat tanda-tanda bahwa
bangsa Portugis ingin memonopoli perdagangan, perlawanan dilakukan sejak 1512. Oleh
karena peralatan perang bangsa Portugis lebih lengkap serta tidak adanya kerja sama
di antara kerajaan-kerajaan di Maluku, perlawanan mengalami kegagalan.
Kerajaan- kerajaan, seperti Ternate dan Tidore justru bersaing di antara mereka
sehingga tidak ada kata sepakat tentang cara mengusir bangsa Portugis dari
wilayah mereka. Perlawanan yang tidak terorganisir pun terjadi di Demak, Jawa
Tengah. Oleh karena tidak adanya dukungan dan kerajaan-kerajaan di kawasan
Sumatra, Jawa, dan Kalimantan, serangan ini mengalami kegagalan. Serangan
pasukan Dipati Unus terhadap kota Pelabuhan Malaka dilakukan dua kali (1512 dan
1513), tetapi tidak berhasil mengusir bangsa Portugis dari pelabuhan terbesar
di Asia itu. Sebaliknya, untuk mempertahankan Malaka, bangsa Portugis berhasil
menjalin kerja sama dengan penguasa Kerajaan Pajajaran. Kerajaan yang sedang
bersaing dengan Kerajaan Cirebon dan Banten tersebut memanfaatkan bangsa Portugis
yang sedang terancam. Keadaan ini menyebabkan gagalnya perlawanan Dipati Unus
terhadap kedudukan Portugis di Malaka.68 Ilmu Pengetahuan Sosial untuk Sekolah
Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Kelas VIII
2. Perlawanan Terhadap VOC
Dengan kegagalan-kegagalan tersebut, bangsa Portugis tetap berkuasa di
wilaya Nusantara sebelum bangsa ini akhimya kalah bersaing dengan para pedagang
Belanda yang telah mendirikan VOC tahun 1602. Perlawanan terhadap bangsa
penjajah juga dilakukan terhadap bangsa Belanda. Setelah Belanda mendirikan VOC
dan menjadikan Jayakarta (kemudian diganti nama menjadi Batavia) sebagai pusat
operasional VOC, timbul reaksi dari kerajaan-kerajaan yang merasa dirugikan
akibat didirikannya VOC itu. Salah satu kerajaan yang merasa terancam, yaitu
Mataram di bawah Sultan Agung. Bagi
Sultan Agung, VOC yang berambisi menguasai Jawa dianggap sebagai saingan bagi Kerajaan
Mataram. Oleh karena itu, Sultan Agung berusaha melakukan penyerangan terhadap
pusat VOC itu. Akan tetapi, lemahnya peralatan militer, kurangnya dukungan logistik,
serta tidak adanya dukungan dari kerajaan-kerajaan lain, maka serangan ke
Batavia (Jayakarta) mengalami kegagalan. Upaya penyerangan ini dilakukannya
sebanyak dua kali, yaitu tahun 1628 dan 1629. Dengan gagalnya serangan
tersebut, VOC tetap memiliki kedudukan kuat dalam melakukan perdagangan di
kawasan Nusantara. Sebaliknya, dengan kuatnya kedudukan tersebut serta
terjadinya persaingan di antara kerajaan-kerajaan di Nusantara, VOC dengan
leluasa dapat memperluas wilayah kekuasaannya. Misalnya, ketika terjadi konflik
internal pada Kesultanan Banten yang menyebabkan Banten jatuh ke tangan VOC.
Ketika Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat anaknya yang bergelar Sultan Haji
sebagai Sultan Banten, Belanda segera ikut campur dalam urusan Banten dengan
cara mendekati Sultan Haji. Sultan Ageng yang sangat anti terhadap VOC dan
tidak suka dengan kedudukan VOC di Jayakarta segera menarik kembali tahta untuk
anaknya. Tentu saja tindakan tersebut tidak disukai oleh Sultan Haji sehingga
dia minta bantuan ke VOC di Batavia untuk membantu mengembalikan tahtanya. Berkat
kerja sama dengan VOC, Sultan Haji akhirnya memperoleh tahta kembali. Sebagai imbalannya,
diserahkan sebagian wilayah Banten kepada VOC. Persaingan dalam tubuh kerajaan
tersebut sangat tidak menguntungkan bagi upaya untuk mengusir menjajah dari Indonesia.
Sebaliknya, dengan adanya konflik dalam tubuh kerajaan, penjajah dengan leluasa
dapat memperluas wilayah kekuasaannya. Walaupun begitu, Sultan Ageng Tirtayasa
harus dihargai dalam sejarah Indonesia sebagai sultan yang berani menentang
VOC. Di Pulau Sulawesi, perlawanan rakyat untuk mengusir VOC dilakukan di
Kerajaan Makassar. Kerajaan yang memusatkan kegiatan ekonominya pada sektor
perdagangan sangat terganggu dengan kehadiran organisasi dagang Belanda, VOC.
Banyak pedagang Makassar yang mengalami kemunduran karena kehadiran VOC. Oleh
karena itu, rakyat Makassar berusaha mengusir VOC dari daerah mereka.
Perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC dipimpin oleh Sultan Makassar bernama
Sultan Hasanuddin. Walaupun melakukan perlawanan dengan gigih, Hasanuddin tidak
berhasil mengusir VOC dari wilayah Makassar. Penyebabnya, kelihaian VOC
memanfaatkan konflik dan persaingan antara Sultan Hasanuddin dari Kerajaan
Makassar dan Raja Bone bernama Aru Palaka. Raja Aru Palaka selalu didekati oleh
VOC untuk menghadapi pasukan Sultan Hasanuddin. Melalui pertempuran bertahun tahun,
baik di darat maupun di laut, akhimya pasukan Kerajaan Makassar dapat
dikalahkan pasukan VOC. Pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis Speelman dapat
memaksa Sultan Hasanuddin menandatangani Perjanjian Bongaya pada 1667. Perlawanan
lain terhadap pemerintah kolonial terjadi di Maluku. Perlawanan ini berlangsung
lama, dipimpin Sultan Nuku (1780-1805) serta Pattimura (1817). Sultan Nuku merupakan
raja dari Kesultanan Tidore. Penyebabnya, Nuku tidak suka dengan ikut campurnya
Belanda dalam urusan kerajaan-kerajaan di Maluku serta memaksa
kerajaan-kerajaan untuk bekerja sama dengan Belanda. Sultan Nuku memiliki sikap
tegas untuk menolak kehadiran pemerintah kolonial di Maluku.
3. Perlawanan Terhadap Pemerintah kolonial Belanda.
Dalam menghadapi Belanda, Nuku menggunakan cara diplomasi, yaitu
dengan mendekati Inggris dan mengambil simpati rakyat dari kerajaan-kerajaan
yang rajanya telah bergabung dengan Belanda, seperti Ternate. Dengan dukungan
tersebut, Nuku dapat memanfaatkan kekuatan militernya untuk menghadapi Belanda.
Kerja samanya dengan Inggris hanya merupakan taktik semata. Sultan juga
menyadari bahwa kehadiran Inggris di Maluku atau Irian merupakan ancaman bagi
pemerintahan pribumi di Maluku. Oleh karena itu, Nuku juga melakukan serangan
terhadap Ternate yang mendukung Belanda. Dengan serangan-serangan tersebut,
Nuku berhasil mengambil simpati kerajaan-kerajaan Maluku yang merasa telah
memiliki kemerdekaan sejak lama. Perlawanan terhadap pemerintah kolonial tidak
hanya dilakukan oleh para sultan dan rakyatnya, tetapi juga oleh para pemuda.
Para pemuda Maluku tidak suka dengan kehadiran pemerintah kolonial melakukan
pemberontakan antara Juli sampai Desember 1817. Pemberontakan tersebut dipimpin
oleh Pattimura yang juga dikenal dengan nama Thomas Matulesi. Mereka
memberontak karena pemerintah Belanda memberlakukan kembali penyerahan wajib
dan kerja wajib yang pernah dihapuskan pada masa pemerintahan Inggris. Pada 3
Mei 1817, mereka berhasil menghancurkan Benteng Saparua dan membunuh semua
penghuninya. Dengan serangan tersebut, rakyat Saparua memberikan dukungan kepada
Pattimura dan mengangkatnya sebagai seorang kapiten (kapten). Serangan terus dilakukan,
terutama ke kantor residen. Namun, kekuatan Belanda lebih kuat. Akhirnya, perlawanan
Pattimura dapat dipatahkan pada 16 November 1817 dan ia kemudian dihukum mati.
Perlawanan terhadap pemerintah kolonial
Belanda juga dilandasi oleh semangat mempertahankan ajaran Islam, menghapus
nilai-nilai setempat, serta nilai-nilai dari Barat yang tidak sesuai dengan ajaran
Islam. Perang Paderi yang berlangsung dari 1821-1837 di Sumatra Barat
dilatarbelakangi oleh semangat membumikan ajaran Islam sambil menentang
adat yang kolot serta nilai-nilai dari Barat. Disebut Perang Paderi karena para pemimpinnya berasal dari kalangan paderi atau tokoh
agama Islam yang berkeinginan memurnikan ajaran
Islam dari nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam. Perlawanan
gigih terhadap penjajahan Belanda juga dilakukan oleh rakyat Aceh dalam Perang Aceh. Perang ini berlangsung pada 1873-1912.
Perang Aceh terjadi karena keinginan pemerintah
kolonial untuk menguasai seluruh wilayah Nusantara dilawan oleh rakyat Aceh. Rakyat Aceh tidak menginginkan daerah mereka diduduki
oleh penjajah. Mereka memiliki kebanggaan atas
kerajaan mereka yang telah berdiri sejak berabad-abad lalu. Terutama, pada zaman kejayaan Sultan Iskandar Muda (1607-1636)
yang tetap berdiri pada abad ke-18 dan 19 sampai
abad ke-20. Penyebab terjadinya Perang Aceh,
antara lain karena pemerintah kolonial ingin menguasai
Aceh sebagai kerajaan yang kuat dan memiliki kemampuan diplomatik tinggi. Pemerintah kolonial melihat bahwa Traktat London
tahun 1824 dan Traktat Sumatra tahun 1871 yang
ditandatangani antara Belanda dan Inggris telah memberi kedudukan yang kuat pada Aceh. Oleh karena itu, dapat menjadi ancaman
bagi kedudukan pemerintah Hindia Belanda.
Kekhawatiran tersebut terbukti setelah Aceh mampu menjalin hubungan diplomatik dengan banyak negara. Hal itu mulai mencemaskan
Belanda. Belanda merasa takut disaingi dan mulai
menuntut Aceh untuk mengakui kedaulatan Belanda di Nusantara. Penolakan rakyat Aceh terhadap tuntutan Belanda
mendorong Belanda untuk mengirimkan pasukannya ke
Kutaraja, ibu kota Kerajaan Aceh pada April 1873. Namun, usaha untuk menguasai Aceh mengalami kegagalan. Bahkan Mayor
Jenderal Kohler, pemimpin pasukan Belanda tewas
di depan Mesjid Raya Aceh. Demikian juga serangan pada
Desember 1873 dapat dipatahkan oleh rakyat Aceh. Pasukan Belanda yang dipimpin oleh Letnan Jenderal van Swieten hanya berhasil merebut
istana Kerajaan Aceh dan tidak dapat menguasai
seluruh Aceh. Perlawanan rakyat Aceh terus berlangsung, walaupun istana kesultanan di Kutaraja direbut oleh Belanda. Melihat gigihnya perlawanan rakyat Aceh, Belanda
mengubah strategi perang dengan pendekatan
sosial budaya. Caranya dengan mengirimkan Snouck Hurgronje, seorang ahli kajian Islam untuk menyelidiki masyarakat Aceh dan
memberi masukan kepada pemerintah kolonial
tentang strategi menguasai rakyat Aceh. Hurgronje menyarankan agar pemerintah kolonial memahami karakter masyarakat Aceh sambil
melakukan serangan kepada para pemimpin Aceh. Berdasarkan saran tersebut pemerintah kolonial
menugaskan van der Heyden untuk memimpin pasukan
dalam melakukan serangan ke Aceh Besar, salah satu kota pusat perjuangan rakyat Aceh. Melalui serangan tersebut, pada
1891, salah seorang pemimpin Aceh, Teuku Cik
Ditiro gugur. Selanjutnya pada 1893, Teuku Umar ditawan dan kemudian ia berhasil meloloskan diri pada Maret 1896. Setelah
bergabung kembali dengan sisa-sisa pasukannya,
ia gugur di Meulaboh pada 11 Februari 1899. Pemimpin lainnya, seperti Sultan Daudsyah dan Panglima Polim terus melakukan
perlawanan sampai akhimya mereka dipaksa
menyerah oleh Belanda. Ternyata, gugurnya para
pemimpin perjuangan Aceh tidak menyurutkan rakyat Aceh dalam
melakukan serangan. Pemimpin Aceh lainnya, seperti Tjut Nyak Dien, istri Teuku Umar terus berjuang dan melakukan perang gerilya.
Bersama para pengikutnya, ia melakukan perlawanan terhadap Belanda sampai
akhirnya terpaksa menyerah pada 1905. Demikian juga
pejuang wanita lainnya, seperti Tjut Nyak Meutia terus melakukan perlawanan gerilya sampai ia gugur pada 1910. Perang Aceh terus berlangsung sampai tahun 1912
melalui serangan gerilya yang tidak
terorganisir. Namun, Perang Aceh telah menunjukkan kepada Belanda bahwa rakyat Aceh tidak suka dengan penjajahan yang memaksakan
nilai-nilai yang bertentangan dengan adat
istiadat Aceh. Di Bali, perlawanan rakyat untuk
mengusir Belanda dari daerahnya dikenal dengan Perang
Puputan. Perang itu ditandai dengan pengorbanan yang luar biasa dari seluruh rakyat yang cinta daerahnya, baik pengorbanan nyawa
maupun materi. Perang Puputan dilakukan olah
rakyat Bali demi mempertahankan daerah mereka dari pendudukan pemerintah kolonial Belanda. Rakyat Bali tidak ingin
Kerajaan Klungkung yang telah berdiri sejak abad
ke -9 dan telah mengadakan perjanjian dengan Belanda tahun 1841 di bawah pemerintahan Raja Dewa Agung Putra diduduki oleh
Belanda. Sikap pantang menyerah rakyat Bali
dijadikan alasan oleh pemerintah Belanda untuk menyerang Bali. Pada 1844, perahu dagang milik Belanda terdampar di
Prancak, wilayah Kerajaan Buleleng dan terkena
Hukum Tawan Karang. Hukum tersebut memberi hak kepada penguasa
kerajaan untuk menguasai kapal yang terdampar beserta isinya. Dengan kejadian itu, Belanda memiliki alasan kuat untuk melakukan
serangan ke Kerajaan Buleleng pada 1848. Namun,
rakyat Buleleng dapat menangkis serangan tersebut. Akan tetapi, pada serangan yang kedua pada 1849, pasukan Belanda yang dipimpin
Jenderal Mayor A.V. Michies dan Van Swieeten
berhasil merebut benteng pertahanan terakhir Kerajaan Buleleng di Jagaraga. Dengan serangan besar-besaran, rakyat Bali
membalasnya dengan perang habis-habisan guna mempertahankan harga diri sebagai
orang Bali. Pertempuran untuk mempertahankan
Buleleng itu dikenal dengan Puputan Jagaraga. Puputan lainnya, yaitu Puputan Badung (1906), Puputan Kusamba (1908), dan
Puputan Klungkung (1908). Selain perlawanan yang
diuraikan tersebut, perlawanan terhadap pemerintah kolonial berlangsung di berbagai daerah dengan latar belakang
dan penyebab yang berbeda-beda, seperti di
Banjarmasin, Kalimantan Selatan menunjukkan perang berkecamuk di tengah-tengah
persaingan anggota keluarga kerajaan untuk menduduki tahta kerajaan. Banyak anggota keluarga kerajaan yang ingin naik tahta
bekerja sama dengan Belanda. Keadaan inilah yang
sangat ditentang oleh Pangeran Antasari, salah seorang pangeran dari
Banjarmasin. Perang Banjarmasin pada 1859
dipimpin oleh Antasari yang menentang kehadiran Belanda
dalam keluarga kerajaan di Banjarmasin. la putra dari Sultan Muhammad
yang sangat anti-Belanda. Pangeran Antasari
melakukan pertempuran sengit sampai ia gugur pada 1862. Dalam bidang politik,
pemerintah kolonial Belanda pernah menerapkan
politik etis
yang mulai dilaksanakan lebih intensif pada saat Hindia Belanda
(Indonesia) berada di bawah Gubernur Jenderal Idenburg tahun 1899-1906. Politik
ini difokuskan pada pengembangan edukasi atau pendidikan, migrasi atau
kependudukan, dan irigasi atau pengairan.
Edukasi dimaksudkan untuk mendidik warga pribumi agar memiliki
keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mendukung birokrasi dan
administrasi kolonial Belanda.Pemerintah kolonial mendirikan sekolah bagi para
pamongpraja (para pegawai) yang kelak lulusannya dapat dipekerjakan di kantor
pemerintah. Adapun irigasi dimaksudkan untuk meningkatkan produksi pertanian
dan perkebunan rakyat. Sementara migrasi merupakan program pemindahan penduduk
dari daerah padat di Jawa ke daerah yang masih jarang penduduknya di luar Jawa.
Prinsip edukasi dalam pelaksanaanya dikembangkan lebih baik dari yang lainya, penduduk
pribumi diberi kesempatan yang secara terbuka untuk masuk ke sekolah-sekolah yang
didirikan oleh pemerintah kolonial. Namun demikian terdapat perbedaan
pendekatan pelaksanaanya. Pendekatan pertama dikemukakan oleh Snouck Hurgronje.
Dia berpendapat bahwa pendidikan model Barat ialah yang paling tepat diterapkan
bagi penduduk pribumi sehingga kesempatan harus dibuka terutama bagi warga
pribumi dari kalangan yang mampu dan memiliki kedudukan yang tinggi dalam
masyarakat. Warga pribumi harus dididik dengan cara Barat dan menggunakan
bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya. Pendekatan ini bertujuan untuk
mendidik warga pribumi sehingga memiliki keterampilan dan pengetahuan yang
diperlukan untuk memperkuat pemerintahan jajahan di Indonesia. Pendekatan kedua
dikemukakan oleh Idenburg dan van Heutsz yang menjadi gubemur jenderal pada
1904–1909. Pendekatan ini menginginkan bahwa edukasi yang diterapkan menekankan
kepada pendekatan praktis dan sifatnya mendasar bagi masyarakat pribumi. Pada
akhirnya, konsep Idenburg dan van Heutsz lebih diterima dan dikembangkan.
Karena, konsep ini lebih mengarah kepada budaya lokal dan lebih menekankan
kepada peningkatan kesejahteraan pribumi. Dalam rangka melaksanakan politik
etis, pemerintah kolonial melakukan penataan sistem pendidikan yang sudah ada.
Tiga sekolah praja Qwofdenschool di Bandung, Magelang, dan Probolinggo yang
didirikan pada akhir abad ke-19 melakukan upaya penataan ulang. Sekolah
tersebut bertujuan untuk melahirkan para birokrat yang dapat bekerja pada
pemerintah kolonial. Di sekolah tersebut diajarkan pendidikan umum dan berbagai
pengetahuan dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa Belanda pemerintah kolonial
Belanda.
